Fadhly LabStudio

Pendekatan ini memandang negara menjadi focus pokok,terutama segi konstitusional dan yuridisnya.Bahasan pendekatan ini menyangkut sifat dari undang – undang dasar,masalah kedaulatan,kedudukan dan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga – lembaga kenegaraan seperti parlemen,badan eksekutif,dan badan yudikatif,dapat dikatakan pendekatan ini mencakup unsure legal dan institusional

Pendekatan ini tidak menghiraukan organisasi – organisasi informal,tapi lebih bersifat statis dan deskriptif dari pada analitis,dalam proses pembahasannya fakta kurang dibedakan dengan norma.Pendekatan Tradisional lebih bersifat normative,sehingga negara ditafsirkan sebagai suatu badan dari norma – norma konstitusional yang formal.Pendekatan ini cenderung untuk mendesak onsep kekuasaan dari kedudukan sebagai satu – satunya faktor penentu dalam proses membuat dan melaksanakan keputusan.Pendobrakan terhadap pendekatan ini terjadi dengan tumbuhnya pendekatan Perilaku (Behavioral Approach)

Timbul dan mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950-an seusai perang dunia II.Sebab – sebab kemunculannya:

Pemikiran pokok pandekatan ini adalah tidak ada gunanya membahas lembaga – lembaga formal,tida mengganggap lembaga – lembaga formal sebagai ator yang independen,tapi mempelajari perilaku manusia karena merupakan gejala yang benar – benar diamati,selain itu juga mengamati orientasi nya terhadap kegiatan tertentu.Pendeatan ini cenderung bersifat interdisipliner,tidak saja mempelajari faktor pribadi,tapi juga budaya.Ciri pndekatan ini yaitu suatu orientasi yang uat untuk lebih mengilmiahkan ilmu politik.Orientasi ini mencakup beberapa ide poko,yang oleh David Easton (1962) dan Albert Somit (1976),diuraikan sebagai berikut:

Salah satu ciri khas pendekatan prilau ini ialah pandangan bahwa masyarakat dapat dilihat sebagai suatu sistem social,dan negara sebagai sistem politik yang menjadi subsistem dari sistem social.Pelopor pendekatan ini Gabriel Abraham berpendapat bahwa semua sistem mempunyai struktur (institusi atau lembaga),dan unsur – unsure  dari struktur ini menyelenggarakan beberapa fungsi,fungsi ini bergantung pada sistem dan fungsi lainnya.KOnsep ini disebut pandangan structural – functional

Sistem politik menyelenggarakan 2 fungsi yaitu fungsi input dan output,kedua nya terpengaruh oleh sifat para actor politik.Menurut Almon ada lebih dari 4 fungsi input dan 3 fungsi output.Input adalah sosialisasi politi dan rekrutmen,artikulasi kepentingan,himpunan kepentingan,dan komunikasi politi.Dalam perkembangannya Almond mengubah istilahnya menjadi 3 fungsi,yakni fungsi kapasitas,fungsi konfersi dan pemeliharaan,dan fungsi adapsi,sementara itu omunikasi sebagai cara untuk menyelenggaraan fungsi – fungsi itu.# fungsi output yaitu membuat peraturan,mengaplikasikan peraturan,dan memutuskan peraturan.Para Sturctural – functional berpendapat bahwa ,sekalipun berbagai sistem politik berbeda satu sama lain dalam cara mengatur institusi,tetapi ada fungsi – fungsi tertentu yang diselenggarakan dalam setiap sistem politik.

Sarjana Tradisionalis seperti Eric Voegelin,Leo Strauss,dan Jhon Hallowell menyerang pendekatan perilaku dengan argumentasi bahwa pendekatan itu terlalu steril karena menola masuknya nilai – nilai dan norma – norma dalam penelitian politik,menurut mereka pendekatan perilaku tida mengusahakan mencari jawaban atas pertanyaan yang mengandung nilai.

Dasawarsa 1960-an,kritikan juga tumbuh di kalangan behavioralis sendiri,yang dinamakan gerakan pasca behavioralis (post-behavioral).Gerakan ini mencanangkan perlunya relevansi dan tindakan.Gerakan ini tidak menola pendekatan perilaku sepenuhnya tapi sebagai koreksi.Dengan adanya pendekatan pasca-perilaku ini 1969 David Easton,merumuskan pokok-pokok pikiran pendekatan perilaku (behavioralis dan post-behavioralis):

Pendekatan ini terbentuk ketika para sarjana mengkaji tulisan Marx.Bangkitnya kembali perhatian pada tulisan – tulisan Marx ini berbarengan ddengan beberapa peristiwa di dunia,yaitu perubahan menasar sunia komunis setelah stalin wafat,munculnya RRC yang menentang dominasi Uni Soviet dalam dunia komunis,terjadinya proses dekolonialisasi do berbagai belahan dunia terhadap penjajah.

Kelemahan yang melekat pada golongan Neo-Marxis adalah bahwa mereka mempelajari Marx dalam keadaan dunia yang sudah banyak berubah.Karena karangan – karangan Marx begitu fragmentaris,sarjana yang berorientasi pada Marx menunjukkan banyak variasi dalam pemikiran dan tidak merupaan elompok yang homogen.Fokus analisis Neo Marxis adalah keuasaan serta konflik yang terjadi dalam negara.Mereka mengecam analisis structural-funcional dari para behavioralis karena terlampau mengutamakan harmoni dan keseimbangan social dalam suatu sistem politik.Bagi kalangan Neo-Marxis ,konflik antar kelas merupakan proses dialektis paling penting dalam mendorong perkembangan masyarakat dan semua gejala politik harus dilihat dalam rangka konflik antar kelas ini.

Berdasarkan analisis dialektika,mereka melihat sejarah seolah – olah terdorong oleh pertentangan  antara dua kelas sosial,yang dulu oleh para marxis kelas dijelaskan sebagai konflik antaran mereka yang memiliki alat – alat produksi dengan merea yang tidak memilikinya.Kalangan Neo-Marxis memberi perumusan adanya 2 himpunan massa (aggregates) yang sedikit banyak kohesifnserta memiliki banyak fasilitas (the advantaged) dan mereka yang tidak mempunyai fasilitas (the disadvantaged).selain itu ada Marxisme Eksistensialis,yang terutama berkembang di Perancis pada dasawarsa 1960-an.Tokohnya yang paling terkenal antara lainadalah cendekiawan Jean Paul Sartre(1905-1980).Merea banyak memakai analisis interdisipliner dengan mengikutsertakan sosiologi,filsafat,eonomi,serta sejarah,dan kebanyakan beranjak dari tradisi intelektual di eropa.

Kritik yang dilontarkan oleh sarjana ilmu politik arus lama (mainstream) ialah bahwa Neo-Marxis lebih cenderung mengecam pemikiran sarjana “borjuis” dari pada membentuk atau membangun teori baru sendiri yang mantap.Kritik lainyang dilontarkan adalah bahwa Neo-Marxis kontemporer merupaan ciptaan dari teoretisi sosial yang berasal dari ampus,khususnya pada tahun – tahun 1960-an.Jatuhnya pamor komunisme dengan sendirinya mempunyai dampa negative pada pemikiran Marx,baik yang bersifat klasik maupun yang bersifat Neo-Marxis.Semua argumentasi yang tadinya dianggap sebagai suatu alternative yang cukup tangguh,mulai disanksikan validitasnya.

Teori ini penelitiannya pada hubungan antara negara Dunia Pertama dan Dunia Ketiga.Teori inimulai dirintis tahun 1960-an oleh Paul Baran,kemudian disusul oleh GUnder Frank.Menurut mereka imperialism masih hidup,negara penjajah telah melepas jajahannya tapi perekonomian mereka masih dikendalikan oleh negara penjajah.Menurut mereka pembangunan oleh negara yang kurang maju hampir berkaitan denan kepentingan barat,karena negara ke tiga belum dapat menyediakan SDM dan SDA,negara maju diuntungkan,karena memperlakukan gaji dan sewa yang murah,dan negara kurang maju menadi pasar untuk hasil produksi negara maju,produksi untuk ekspor sering ditentukan oleh negara maju.

Yang paling ekstrem adalah pemikiran pelopor teori ketergantungan, Andre Gunder Fran (1960-an) yang berpendapat bahwa penyelesaian masalah itu hanyalah melalui revolusi sosial secara global.Sementara penulis lain Henrique Cardoso (1979) menganggap bahwa pembangunan yang independen ada kemungkinan terjadi,sehingga revolusi sosial tidak mutlak harus terjadi. Yang menarik dari tulisan – tulisan kalangan pendukung Teori Ketergantungan (dependencia),yang pada awalnya memusatkan perhatian pada negara – negara Amerika Selatan,adalah pandangan mereka yang membuka mata kita terhadap akibat dari dominasi ekonomi ini.

Pengikut pendekatan ini menimbulkan kejutan karena mencanangkan bahwa mereka telah meningkatkan ilmu politik menjadi salah satu ilmu yang benar – benar science,dikatakan bahwa manusia Homo Politicus.Mereka percaya dapat meramalkan perilaku manusia dengan mengetahui kpentingan – kepentingan dari actor yang bersangkutan (involved).Inti dari politik menurut mereka adalah individu sebagai actor terpnting dalam dunia politik.Sebagai makhluk rasional ia selalu mempunyai tujuan – tujuan (goal seeking/goal oriented) yang mencerminkan apa yang dianggap kepentingan diri sendiri.Pelaku Rational Act ini,terutama polititsi,birokrat,pemilih,dan actor ekonomi,pada dasarnya egois dan segala tindakannya berdasarkan kecenderungan ini.Sekalipun berbagai penganut Rational Choice mempunyai penjelasan yang berbeda – beda,substansi dasar dari doktrin ini telah dirumuskan oleh James B. Rule,sebagai berikut:

Mahzab ini sangat ditentang oleh para penganut structural-functionalism karena dianggap tidak memperhatikan kenyataan bahwa manusia dalam perilaku politinya sering tidak rasional.Kritik lain ialah bahwa memaksimalkan kepentingan sendiri cenderung secara tidak langsung mengabaikan kesejahteraan orang lain dan kepentingan umum,seolah – olah mengabaikan unsure etika.Bagaimanapun juga Pendekatan Rational Choice sangat berjasa untuk mendorong usaha kuantifikasi dalam ilmu politik dan mengembangkan sifat empiris yang dapat dibuktikan kebenarannya.Salah satu reaksi terhadap pendekatan Rational Choice adalah timbulnya perhatian kembali pada karya John Rawls,A Theory of Justice (1971) yang mengargumentasikan bahwa nilai – nilai seperti keadilan,persamaan hak,dan moralitas merupaan sifat manusia yang perlu diprhitungkan dan dikembangkan.Sementara para structural-funcionalist melihat negara sebagai salah satu sistem dari sekian banyak sistem,maka para Neo-Marxis memandang negara sabagai fator negative dalam onstelasi politik,karena sifatnya represif.Kedua pandangan ini mendorong beberapa sarjana untuk meninjau kembali peran negara di masa modern

Mengapa di sebut institusionalisme baru?oleh karena ia merupakan penyimpangan dari institusionalisme lama.Institusionalisme lama mengupas lembaga – lembaga kenegaraan seperti apa adanya secara statis.Institusionalisme baru melihat institusi negara sebagai hal yang dapat diperbaiki kea rah suatu tujuan tertentu.institusionalsme Baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis yang melihat politik dan kebijakan public sebagai hasil perilaku kelompok besar atau massa.

Apakah Institusi politik??Institusi politik adalah rules of the game (aturan main).institusi tidak hanya merupakan refleksi dari kekuatan sosial.Institusi seperti pemerintah,parlemen,partai politik,dan birokrasi mempunyai kekuatan sendiri,dan para actor harus menyesuaikan diri padanya.

Suatu institusi adalah organisasi yang tertata melalui pola perilau yang diatur oleh peraturan yang telah di terima sebagai standar.Menurut Jan-Eric Lane dan Svante Ersson,institusi mencakup Struktur fisik,struktur demografis,Perkembangan historis,jaringan pribadi,dan struktur sementara.Institusi adalah peraturan – peraturan yang stabil,yang memungkinkan orang yang sebenarnya hanya mementingkan diri sendiri untuk bekerja sama dengan orang lain untuk tujuan bersama.

Mengapa timbul institusi?karena masyarakat menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan sendiri dan kepentingan bersama,mereka membentuk institusi untuk melaksanakan peraturan yang mereka inginkan yang akhirnya untuk memenuhi kebutuhan kolektif mereka.Institusi – institusi mempengaruhi dan menentukan cara actor berusaha mencapai tujuannya.Institusi menentukan : siapa actor yang sah,jumlah actor,siapa menentukan tindakan.Inti dari Institusionalsime Baru dirumuskan oleh Robert E. Goodin sebagai berikut :

Bagi penganut Institusionalisme Baru,poko masalah ialah bagaimana membentuk institusi yang dapat menghimpun secara efektif sebanyak mungkin prefensi dari para actor untuk menentukan kepentingan kolektif.Institusionalisme Baru lebih tertuju pada analisis ekonomi,kebijakan fiscal dan moneter,pasar dan globalisasi ketimbang pada masalah konstituisi yuridis.Dapat dikatakan bahwa ilmu politik dengan mengembangkan focus atas negara termasuk aspek legal/institusionalnya,telah mengalami suatu lingaran penuh (full circle)

                Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai bberapa fenomena,dalam menyusun generalisasi teori memakai konsep – konsep.Konsep adalah unsure yang penting daam usaha kita untuk mengerti dunia sekeliling.Generalisasi adalah proses melalui mana suatu observasi.Generalisasi yang peling tinggi derajatnya (sophisticated) inilah yang dinamakan teori.

                Teori politik adalah bahasan dan generaisasi dari fenomena yang bersifat politik,bahasan nya adalah :

Menurut Thomas P. Jenkin dalam The Study of Political Theory dapat dibedakan 2 macam teori politik

Filsafat poitik mencari penjelasan yang berdasarkan rasio,ia melihat jelas adanya hubungan antara sifat dan hakikat dari alam semesta dengan sikap dan hakikat dari kehidupan politik dunia fana ini.Pokok pikirannya bahwa persoalan – persoalan yang menyangkut alam semesta harus dipecahkan dahulu sebelum persoalan – persoalan politik yang kita alami sehari – hari dapat ditanggulangi.

                Teori Politik Sistematis bukan memajukan pandangan tertentu tapi mendasarkan diri pada pandangan – pandangan yang sudah lazim di terima pada masa itu.Teori ini mmencoba untuk merealisasikan norma – norma dalam kegiatan politik.

Ideologi politik adalah himpunan nilai – nilai,ide – ide atau norma – norma,kepercayaan atau keyakinan.Dasar dari ideologi politik adalah keyakinan akan adanya suatu pola tata tertib social politik yang ideal,serta saran – saran (prescription) mengenai bagaimana mencapai tujuan ideal itu.

Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan – hubungan antarmanusia.Robert  M. Mclver mengatakan “Masyarakat adalah sesuatu sistem hubungan – hubungan yang ditata”.Masyarakat  menghuni suatu wilayah geografis yang mempunyai kebudayaan – kbudayaan dan lembaga – lembaga.Semua ilmu social mempelajari manusia sebagai anggota kelompok.Manusia mempunyai insting /naluri untuk hidup bersama dengan orang lain secara harmonis.Dalam kehidupan berkelompok setiap manusia menginginkan niai – nilai.Harold Laswell merinci 8 nilai:

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik,negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik.Negara adaah alat (agency) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan – hubungan manusia dalam masyarakat.Negara mempunyai 2  tugas :

                Tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi  rakyatnya (bonum publicum,common good,common wealth).Tujuan negara Republik Indonesia tercantum di dalam Undang – Undang dasar 1945.Pada Negara yang berhaluan Marxisme – Leninisme negara bertujuan untuk membangun masyarakat komunis.Negara dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.Akan tetapi setiap warga negara,terlepaas dari Idologina,menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu,yaitu:

Sarjana lain,Charles E. Merriam,menyebutkan lima fungsi negara,yaitu:

                Konsep sistem politik mencoba mendasarkan studi tentang gejala – gejala politik dalam konteks tingkah laku di masyarakat.Sistem Politik di sebut sistem terbuka (open system),karena terbuka terhadap pengaruh dari luar sebagai akibat dari interaksi dengan sistem – sistem lain.Salah satu aspek penting dalam sistm politik adalah budaya politik (politic culture) yang mencerminkan faktor subjektif.Budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan – pandangan politik,seperti norma,pola orintasi politik dan pandangan hidup pada umumnya.

Dalam sistem politik terdapat 4 variabel:

W.Connoly (1983) dan S.Lukes(1974) menganggap kekuasaan sebagai suatu konsep yang dipertentangkan.

Kekuasaan adalah kmampuan seorang peau untuk mempengaruhi perilaku seorang pelaku lain,sehingga perilakunya menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.Kekuasaan diselenggarakan melalui isyarat yang jelas.Esensi dari kekuasaan adalah hak mengadakan sanksi.Ada cari lain yang tidak member sanksi tetapi member ganjaran (reward) atau intensif,imbalan,atau kompensasi

Sumber  kekuasaan berupa kedudukan,kekayaan,atau kepercayaan.ada 2 istilah yang perlu di bedakan yaitu scope of power dan domain of power.Cakupan kekuasaan (scope of power) menunjuk pada kegiatan,perilaku,serta siap an keputusan – keputusan yang menjadi ojek kekuasaan.Istilah eilayah kekuasaan (domain of power) menjawab siapa – siapa saja yang dikuasai oleh kelompok penguasa.Dalam konsep ekuasaan selalu ada pihak yang lebih kuat dan hubungan menjadi tidak seimbang dan menyebaban ketergantungan.

Cenderung melihat kekuasaan sebagai senjata yang ampuh untuk mencapai tujuan – tujuan olektif dengan jalan membuat keputusan – keputusan yang mengikat didukung dengan sansi negative.

Robert Bierstet dalam karangannya An Analysis os Social Power ( Kekuasaan yang Dilembagakan).Menurut Max Weber,ada 3 macam wewenang yaitu :

Legitimasi atau keabsahan  adalah keyakinan anggota – anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang,kelompo,atau pengusaha adalah wajar dan patut dihormati.David Easton bahwa keabsahan adalah”keyakinan dari pihak anggota (masyarakat) bahwa sudah wajar baginya untuk menerima baik dan menaati penguasa dan memenuhi tuntunan – tuntunan rezim itu.

Menurut ahli politik Belanda Uwe Becker,”pengaruh adaah kemampuan yang terus berkembang yang berbeda dengan keuasaan ,tidak begitu terkait dengan usaha memperjuangkan dan memaksakan kepentingan.

Pengaruh biasanya tidak merupakan satu – satunya faktor yang menentukan perilaku seseorang,dan sering bersaing dengan faktor lain.Pengaruh kurang efektif dibandingkan dengan kekuasaan,dan menganung unsure psikologis dan menyentuh hati.

Dalam Problematika di atas sudah sering terjadi antara kedua negara serumpun ini,Indonesia – Malaysia.Pengakuan – pengakuan wilayah teritorial,budaya,sengketa batas wilayah  sudah sering terjadi semenjak kasus pulau Sipadan –Ligitan.Segala bentuk usaha penyelesaian secara diplomasi pun dilakukan untuk menangani hal tersebut,namun sayangnya Indonesia selalu dirugikan atas sengketa - sengketa tersebut.Tak jarang masyarakat pun geram terhadap pemerintahan Indonesia yang dianggap lamban mengenai hal ini.Di berbagai jejaring sosial dan situs – situs pemberitaan masyarakat tampaknya sudah muak dengan permasalahan – permasalahan seperti ini yang menimpa Indonesia,belum lagi masalah korupsi yang menggerogoti dari dalam,sekarang kedaulatan Indonesia terhadap wilayahnya diganggu oleh sang tetangga.Masyarakat sering mengajukan pernyataan perang,namun hal itu bertentangan dengan tindakan Bapak Presiden Yhudoyono,presiden RI sendiri,yang lebih mengutamakan penyelesaian dengan cara diplomasi.Hal ini tentunya menjadi masyarakat cukup kecewa dan presiden dianggap tidak tegas dalam masalah ini.

            Perilaku masyarakat yang seperti itu merupakan prilaku yang wajar ketika suatu konflik terjadi,terutama konflik yang terkait dengan masalah kedaulatan.Namun sayangnya masyarakat sendiri hanya basa menyerukan suara – suara mereka dan pemerintah cenderung terlihat menghiraukan karena sebagian suara – suara masyarakat ini berlawanan dengan teori pemikiran pemerintah.Hal ini dapat dikarenakan karena terbatasnya Informasi.Maksudnya, masyarakat mudah memperoleh informasi – informasi itu dalam media namun dalam porsi yang terbatas,sedangkan pemerintah memiliki informasi yang cukup,dan terkadang ada informasi – informasi yang bersifat rahasia yang tidak boleh di ketahui oleh masyarakat.Perbedaan mengenai jumlah Informasi yang diperoleh itu lah yang dapat menjadikan perbedaan pendapat antara kedua pihak,,alangkah baiknya jika masyarakat dan pemerintah bersatu dalam menangani hal ini,apalagi masalah yang mempertanyakan kedaulatan Indonesia ini.